RUU TNI Tuai Polemik, Benarkah Dwifungsi ABRI Kembali?

-


Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI menuai protes dari berbagai pihak. Pasalnya, perubahan RUU TNI dianggap membuka trauma Orde Baru dan memberi celah kembalinya Dwifungsi ABRI (Sebutan untuk angkatan bersenjata Indonesia pada masa Orde Baru yang terdiri dari TNI dan Polri, namun sejak 1 April 1999 TNI dan Polri resmi berpisah, sebutan ABRI sebagai tentara kembali menjadi TNI).

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, memastikan bahwa revisi ini tidak akan mengembalikan konsep Dwifungsi seperti pada era Orde Baru, melainkan hanya mengatur lima kementerian dan lembaga terkait. Kekhawatiran muncul karena masih ada celah bagi militer untuk kembali masuk ke ranah sipil, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Letkol Teddy di Sekretariat Kabinet dan Mayjen Novi Helmy sebagai Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog). 

Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang telah diterapkan pada awal Orde Baru dan dilegalkan oleh Soeharto pada tahun 1982 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, merupakan sebuah konsep dan kebijakan politik yang mengatur tentang fungsi ABRI dalam tatanan kehidupan bernegara. Dwifungsi ABRI berarti bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yakni sebagai kekuatan militer Indonesia, serta sebagai pemegang kekuasaan dan pengatur negara.

Dilansir dari Tempo.co, pelarangan peran ganda militer ini lahir dari Reformasi 1998 yang melihat bahwa pengejawantahan Dwifungsi ABRI pada rezim Orde Baru merugikan rakyat Indonesia. Peran-Peran strategis TNI dalam jabatan sipil akhirnya dihapuskan di masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengatasi konflik-konflik yang muncul.

Penolakan terhadap RUU TNI datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pakar seperti Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, yang juga kolumnis Kompas dan Tempo, serta mantan Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab.

Kritik terhadap kemungkinan kembalinya Dwifungsi ABRI (TNI) muncul karena dampaknya terhadap prinsip demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan stabilitas politik, di antaranya:

1. Ancaman terhadap Demokrasi

Dwifungsi ABRI (TNI) mengaburkan batas antara peran militer dan sipil, yang dapat mengarah pada dominasi militer dalam pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip supremasi sipil, di mana kekuasaan politik harus dipegang oleh pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis, bukan oleh militer.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada era Orde Baru, Dwifungsi ABRI (TNI) sering digunakan untuk membungkam kritik, menekan oposisi, dan melanggengkan kekuasaan. Keterlibatan militer dalam urusan sipil berpotensi mengancam kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berpolitik.

3. Pelajaran dari Sejarah

Dwifungsi ABRI (TNI) pada masa Orde Baru menciptakan sistem otoriter yang represif, dengan militer memegang kendali politik dan keamanan. Reformasi 1998 berhasil mengakhiri praktik ini dan membawa Indonesia menuju demokratisasi. Kembalinya Dwifungsi ABRI (TNI) dapat mengancam kemajuan demokrasi yang telah dicapai.

4. Netralitas TNI

TNI seharusnya netral secara politik dan fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Keterlibatan TNI dalam urusan sipil dapat merusak netralitasnya dan menimbulkan konflik kepentingan. Mengutip dari Imparsial Indonesia, TNI Sebagai alat pertahanan negara dilatih, dididik dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan-jabatan sipil.

5. Stabilitas Jangka Panjang

Kembalinya Dwifungsi ABRI (TNI) dapat menciptakan ketidakstabilan politik dan sosial, karena masyarakat sipil mungkin merasa terancam oleh dominasi militer. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemisahan yang jelas antara peran militer dan sipil.

Sederet Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hukum, keamanan, HAM, demokrasi, dan sosial, gencar menyuarakan penolakan terhadap RUU TNI di berbagai media. Imparsial, sebagai salah satu LSM yang bergerak aktif di bidang ini telah menginisiasi petisi penolakan kembalinya Dwifungsi melalui RUU TNI.

Petisi yang diedarkan oleh Imparsial sejak 16 Maret 2025 melalui www.change.org ini, telah ditandatangani oleh 9.268 orang, dan jumlahnya terus bertambah. Masyarakat yang peduli terhadap isu ini dapat turut serta dengan menandatangani petisi melalui laman: https://chng.it/r7FxxkbxvZ

Jika Dwifungsi ABRI kembali, apakah Indonesia siap menghadapi konsekuensinya? 


Penulis : Hanifah Jawahir 

Proofreader: Najwa Hafizho Ikram Tarigan 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Perjalanan Tanpa Akhir: Kisah Nafisatul Millah

-
Image
Dari panggung musabaqah tingkat lokal hingga kancah internasional, nama Nafisatul Millah, terus bersinar. Mahasiswi semester 6 ini dikenal dengan segudang prestasi Qur’ani, khususnya di bidang Hifdzil Qur’an. Meski namanya sudah melambung, Millah, demikian ia akrab disapa, tetap rendah hati. Perjalanan Millah sebagai penghafal Al-Qur’an dimulai sejak ia duduk di bangku SD, dengan bimbingan langsung dari kedua orang tuanya dan guru Qur’an pertamanya, umi Nur Fadhilah. Tapi tekadnya dalam menghafal Al-Qur’an baru benar-benar tumbuh tatkala ia masuk pesantren Al-Kautsar di usia 14 tahun, di bawah asuhan Buya Muhammad Ali. Di sana, Millah mulai serius menghafal Al-Qur’an hingga khatam di usia 18 tahun. Selama lima tahun proses ziyadah, Millah tak hanya fokus pada menambah (ziyadah), tetapi diseimbangkan dengan muraja’ah yang konsisten. Awalnya, porsi muraja’ah satu juz per hari, kemudian ketika hafalannya mencapai 10 juz, porsi muraja’ah tersebut bertambah dua juz setiap harinya, dan ter...
Read more

Berjuang di Tengah Deru Mesin: Kisah Febra, Mahasiswi Ojol yang Tak Menyerah pada Keadaan

-
Image
Akhir tahun 2018 menjadi titik balik dalam hidup Febra Lusi Yana (kini ia adalah seorang mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta semester 2). Terpaksa meninggalkan bangku kuliah karena melewati batas semester, ia tidak larut dalam keterpurukan. Demi bertahan hidup, ia mulai menjemput rezeki di jalanan sebagai pengemudi ojek online. Bukan karena pilihan, melainkan keadaan yang memaksa. Namun, di tengah kerasnya jalanan ibu kota, Febra tak pernah melepaskan satu harapan besar: melanjutkan kuliah. “Targetku waktu itu kuliah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Soalnya cuma di sini ada jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir tanpa batasan umur," ujarnya penuh semangat. Bagi Febra, pendidikan adalah cahaya, dan ia siap mengejarnya meski harus melalui jalan terjal. Namun, perjalanan Febra menuju bangku kuliah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta jauh dari kata mudah. Pada tahun 2019, biaya masuk mencapai hampir 8 juta rupiah, mesk...
Read more

Sayaka: Perjalanan Hati dari Negeri Sakura ke IIQ Jakarta

-
Image
  "Terus semangat, ingat alasanmu memulai, dan tujuannya. Insya Allah, semua usaha akan membuahkan hasil." Itulah pesan singkat penuh makna dari Sayaka, seorang mahasiswi Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta semester 4 asal Jepang yang memilih menempuh pendidikan di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Perjalanannya dari Negeri Sakura ke Indonesia bukan sekadar mencari ilmu, tapi juga tentang menemukan kedamaian dalam identitasnya sebagai Muslimah di tengah minoritas. Lahir di Tokyo dan besar di Chiba, Sayaka sudah mengenal Islam sejak kecil berkat didikan sang ibu yang berasal dari Indonesia. Namun, tumbuh sebagai Muslimah di Jepang, dengan populasi muslim kurang dari 1%, tentu tidak mudah. "Di Jepang, makanan halal sulit ditemukan, masjid jarang, dan diskusi tentang Islam pun sangat terbatas," ujarnya. Ketertarikannya pada Indonesia bermula dari kenyamanan yang ia temukan di negeri dengan mayoritas muslim, masjid di setiap sudut, dan komunitas yang ramah. Ditam...
Read more