Kabinet Terbesar di Era Prabowo-Gibran: Strategi atau Beban bagi Anggaran?

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, dalam sidng Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang dipimpin oleh ketua MPR, Ahmad Muzani, pada Minggu 20 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB. 

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru ini dihadiri oleh para anggota DPR, MPR, capres dan cawapres terdahulu, perwakilan negara sahabat, bahkan mantan capres Anies Baswedan. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden, Prabowo menyampaikan Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.” Prabowo bercita-cita agar Indonesia tidak lagi menerima sumber pangan dari luar. Untuk mencapai hal tersebut tentu pemberantasan korupsi adalah langkah awal yang harus digalakkan, dalam pidatonya Prabowo mempertegas, “Kita harus berani memberantas korupsi dengan perbaikan sistem serta menegakkan hukum yang tegas pada para koruptor. Insyaallah kita akan kurangi korupsi secara signifikan.”

Pada hari yang sama, Minggu malam, 20 Oktober 2024, di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran terdiri atas 7 menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet. Sejarah baru tercipta, Kabinet Merah Putih adalah Kabinet tergemuk sejak masa orde baru sampai reformasi.

Dilansir dari detik.com, Ali Sahab, S.I.P. M.Si., Pakar politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, menilai langkah pemecahan kementerian tersebut merupakan bagian dari upaya untuk merangkul berbagai kelompok politik, dan memastikan stabilitas koalisi, "Saya kira ini bentuk upaya Prabowo merangkul semua kelompok. Dampak positifnya stabilitas politik relatif stabil, dampak negatifnya gemuknya kursi menteri berdampak pada anggaran dan potensi konflik internal," ujarnya.

Dilansir dari Tempo.co, Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan, kabinet gemuk  akan menjadi beban berat APBN. Igor Dirgantara, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, menilai Prabowo Subianto perlu memperkuat upaya pemberantasan korupsi untuk memastikan kabinet gemuk tersebut tidak menjadi lahan korupsi para elit (Kementerian yang akan ia pimpin).

Terlepas dari berbagai pro kontra terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya, banyak masyarakat Indonesia yang antusias terhadap pemerintahan baru, dan berharap semoga para pemimpin dapat merealisasikan janji dan menjalankan amanah dengan baik. Jika hal-hal yang memuakkan seperti terungkapnya korupsi di kalangan petinggi negara terulang lagi, tentu kekecewaan segenap rakyat Indonesia tak dapat dihindari.


Penulis: Najwa Hafizho Ikram Tarigan

Proofeader: Ayfia Amireyl Fitrothy

Comments

Popular posts from this blog

Perjalanan Tanpa Akhir: Kisah Nafisatul Millah

Berjuang di Tengah Deru Mesin: Kisah Febra, Mahasiswi Ojol yang Tak Menyerah pada Keadaan

Sayaka: Perjalanan Hati dari Negeri Sakura ke IIQ Jakarta