Kabinet Terbesar di Era Prabowo-Gibran: Strategi atau Beban bagi Anggaran?
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, dalam sidng Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang dipimpin oleh ketua MPR, Ahmad Muzani, pada Minggu 20 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB.
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI yang baru ini dihadiri oleh para anggota DPR, MPR, capres dan cawapres terdahulu, perwakilan negara sahabat, bahkan mantan capres Anies Baswedan. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden, Prabowo menyampaikan “Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.” Prabowo bercita-cita agar Indonesia tidak lagi menerima sumber pangan dari luar. Untuk mencapai hal tersebut tentu pemberantasan korupsi adalah langkah awal yang harus digalakkan, dalam pidatonya Prabowo mempertegas, “Kita harus berani memberantas korupsi dengan perbaikan sistem serta menegakkan hukum yang tegas pada para koruptor. Insyaallah kita akan kurangi korupsi secara signifikan.”
Pada
hari yang sama, Minggu malam, 20 Oktober 2024, di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto
mengumumkan nama-nama menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri yang tergabung
dalam Kabinet Merah
Putih. Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran terdiri atas 7 menteri
koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri
termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet. Sejarah baru tercipta, Kabinet
Merah Putih adalah Kabinet tergemuk sejak masa orde baru sampai reformasi.
Dilansir
dari detik.com, Ali Sahab, S.I.P. M.Si., Pakar politik dari Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, menilai langkah
pemecahan kementerian tersebut merupakan bagian dari upaya untuk merangkul
berbagai kelompok politik, dan memastikan stabilitas koalisi, "Saya kira
ini bentuk upaya Prabowo merangkul semua kelompok. Dampak positifnya stabilitas
politik relatif stabil, dampak negatifnya gemuknya kursi menteri berdampak pada
anggaran dan potensi konflik internal," ujarnya.
Dilansir
dari Tempo.co, Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies
(Celios) mengingatkan, kabinet gemuk
akan menjadi beban berat APBN. Igor Dirgantara, Pengamat politik sekaligus
Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia, menilai Prabowo Subianto perlu
memperkuat upaya pemberantasan korupsi untuk memastikan kabinet gemuk tersebut
tidak menjadi lahan korupsi para elit (Kementerian yang akan ia pimpin).
Terlepas
dari berbagai pro kontra terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden beserta
jajarannya, banyak masyarakat Indonesia yang antusias terhadap pemerintahan
baru, dan berharap semoga para pemimpin dapat merealisasikan janji dan
menjalankan amanah dengan baik. Jika hal-hal yang memuakkan seperti
terungkapnya korupsi di kalangan petinggi negara terulang lagi, tentu
kekecewaan segenap rakyat Indonesia tak dapat dihindari.
Penulis: Najwa Hafizho Ikram Tarigan
Proofeader:
Ayfia Amireyl Fitrothy
Comments
Post a Comment